Komisi II DPRD Pekanbaru dan Disketapang Berharap Ada BUMD Pangan

ENAMPULUH.COM, PEKANBARU -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melakukan pertemuan dengan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) setempat, Selasa (4/10/2022). Pertemuan dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, membahas rancangan penyusunan atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2023.

Giat RDP itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga, yang didampingi Wakil Ketua Komisi II Hj Arwinda Gusmalina, serta Anggota Komisi II lainnya, yakni Roem Diani Dewi, Jepta Sitohang, Kartini dan Zainal Arifin.

Dari pihak Disketapang Kota Pekanbaru, dihadiri langsung oleh sang Kepala Dinas (Kadis) Alek Kurniawan, ditemani oleh Sekretaris Reza Pahlevi, serta jajaran dan stafnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga menyebut, bahwa Disketapang mengusulkan pagu anggaran untuk APBD Tahun 2023 sebesar Rp10 miliar. Jumlah yang diusulkan ini, nantinya akan disesuaikan lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru.

Terkait dengan besaran anggaran yang diajukan tersebut, Dapot berharap, Disketapang mempergunakannya dalam program kegiatan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.

"Contohnya seperti kelompok wanita tani. Apalagi sekarang kelompok tani itu tidak mesti membutuhkan lahan luas dan besar, cukup hanya di rumah saja memakai polibag atau hidroponik," ujar Dapot.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan. Hal ini guna memperkuat agar bahan pangan tidak mengalami lonjakan harga yang sewaktu-waktu bisa mengalami kenaikan.

"Kita tahu, Pekanbaru ini bukan penghasil pangan. Rata-tata kita mendatangkan itu dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah lain. Tadi Pak Kadisketapang menyampaikan, beliau meminta di Pekanbaru ini ada BUMD yang menangani masalah pangan," pungkasnya. (Adv)