Perwako Santunan Kematian Rp1 Juta Dimatangkan

Pekanbaru Kamis, 22 September 2022 - 21:36 WIB
Perwako Santunan Kematian Rp1 Juta Dimatangkan

Asisten III Setdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi

ENAMPULUH.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih mematangkan draf Peraturan Walikota (Perwako) terkait santunan  kematian untuk tahun depan. Bantuan kematian ini ditujukan bagi masyarakat miskin. Keluarga atau ahli waris bakal mendapat bantuan sebesar Rp1 juta. 

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan, untuk bantuan kematian ini Pemko Pekanbaru tahun depan bakal mengalokasikan anggaran untuk santunan kematian. 

"Untuk bantuan ini kita alokasikan sebesar Rp1 miliar melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). Kita buat dulu Perwako nya," kata Masykur, Kamis (22/9). 

Anggaran BTT nanti akan ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "BTT ini anggarannya ada di BPKAD, sementara proses administrasinya ada di Dinas Sosial," jelasnya. 

Menurutnya, untuk pencairan anggaran nanti, ahli waris mesti mengajukan persyaratan yang telah ditetapkan ke pihak Dinas Sosial.

"Yang jelas warga itu warga tidak mampu yang terdata di DTKS kita. Nanti kan ada persyaratan-persyaratan lainnya. Diharapkan, dengan kejadian kemalangan itu, pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang berduka. Itulah yang menjadi harapan bapak Pj walikota," ulasnya. 

Dinsos Kota Pekanbaru saat ini tengah mengumpulkan data akumulasi masyarakat yang meninggal dunia, terhitung dari tahun 2012 hingga 2021. Data tersebut diperoleh Dinsos dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.

"Tentunya kita berkaca pada tahun tahun sebelumnya, berapa orang yang meninggal dalam setahun. Kita sudah mendapatkan data dari Disdukcapil," kata Kepala Dinsos Kota Pekanbaru, Idrus. 

Menurutnya, standar data yang diambil itu bukan standar data tahun 2020 dan 2021, sebab pada tahun itu volume warga yang meninggal akibat covid-19 meningkat.

Pihaknya mengambil data mulai tahun 2012 hingga 2019. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun masyarakat yang meninggal dunia lebih kurang sekitar 1.500 orang.

"Sementara yang dihalalkan atau dibolehkan untuk bantuan kematian itu yang terdata di DTKS, tentunya itu fakir miskin. Berarti orang kaya tidak perlu dibantu. Kalau dibantu itu menyalahi, dan akan menjadi temuan. Bantuan itu sifatnya untuk orang miskin, miskin yang terdata di DTKS," pungkasnya. ***

Editor :Redaksi





HPN 2022 - Polres Rohil

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.