Bertemu Komisi IV DPRD, Dinas Perkim Pekanbaru Bahas Pengusulan Anggaran

PEKANBARU -- Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru memaparkan rencana penggunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023. Pemaparan itu disampaikan dihadapan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, yang dikemas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Yang mana, pertemuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan wakil rakyat itu, berlangsung pada Senin (12/9/2022). Sedangkan yang memimpin jalannya rapat yakni, Ketua Komisi IV Nurul Ikhsan didampingi Ali Suseno, Rois dan Roni Pasla.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Edi Satriawan dalam RDP itu, langsung memaparkan penggunaan anggaran yang ada di dinas tersebut. Tidak sendirian, Edi Satriawan ditemani oleh beberapa orang staffnya.

Dalam paparannya, pihaknya mengusulkan anggaran untuk operasional kerja tahun 2023, sebesar Rp113 miliar. Namun dari jumlah tersebut masih kurang, mengingat banyaknya aspirasi masyarakat.

"Sebenarnya, program kerja di Perkim ada juga untuk penanganan banjir. Dari 120 kasus banjir, sekitar 40 persen (sekitar 20 lokasi) ada di pemukiman yang menjadi tanggung jawab kami. Sementara dana OP kami paling banyak Rp4 miliar hingga Rp6 miliar," terang Edi.

Edi juga menambahkan, bahwa nilai anggaran yang diusulkannya tersebut, sudah termasuk anggaran Pokir dan Bankeu, juga jumlahnya sekitar Rp60 miliar.

Setelah mendapat gambaran terkait besaran anggaran, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyatakan dukungan untuk memperjuangkan demi memenuhi besaran anggaran yang diperlukan oleh Dinas Perkim tersebut.

"Memang anggaran Rp113 miliar ini baru pra atau usulan. Tapi harus direalisasikan, karena di OPD Perkim ini banyak kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Makanya harus diperjuangkan," ungkap Ali Suseno.

Pernyataan senada juga diutarakan oleh anggota Komisi IV DPRD lainnya, yakni Rois. Politisi PKS ini menginginkan, agar anggaran tersebut harus dipastikan semuanya bisa menyerap aspirasi masyarakat.

"Bahkan bisa terakomodasi semuanya. Sehingga kami tak dikejar masyarakat. Apalagi masalah drainase dan penanggulangan banjir di kawasan pemukiman," tegasnya.

Disamping itu, anggota Komisi IV DPRD Roni Pasla menyatakan bahwa jumlah yang diajukan oleh Dinas Perkim ini kurang. Ia berpendapat, seharusnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.

"Intinya, mana yang kita pertahankan anggarannya, mana yang bisa diusulkan. Pastinya, ini akan kita perjuangkan," tutur Roni. (ADV)