Pemko Gesa Persiapan Swastanisasi Pengelolaan Sampah
ENAMPULUH.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempersiapkan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kedepan, rencananya, pengelolaan akan dilakukan oleh pihak ketiga atau swastanisasi.
Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan, saat ini pemerintah kota masih melakukan kajian dan persiapan untuk pengelolaan yang diterapkan nantinya.
"Ini makan waktu cukup lama, dinamika nya cukup panjang untuk sampai lelang. Mempersiapkan semua, karena ada aturan-aturan yang sering berubah sebagai pedoman kita," kata Firdaus, Selasa (1/2/2022).
Pemerintah kota, kata Firdaus terus menggesa sistem swastanisasi dalam pengelolaan sampah guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini sudah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. UPT ini nantinya memliki kewenangan untuk melakukan penerimaan atau perbelanjaan (lelang) secara otomatis.
Nantinya, swastanisasi sampah melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, ditegaskan Firdaus langkah ini mesti berproses dan tidak bisa instan. Butuh kajian matang untuk sistem yang bakal dilakukan kedepan nya tepat.
"Ini mesti berproses, seperti apa yang kita lakukan dalam jasa layanan parkir tepi jalan umum. Untuk lelang parkir saja, mempersiapkan nya tiga tahun. Tapi untuk sampah ini kita akan usahakan lebih cepat," pungkasnya.
Sebelumnya, Asisten II Setdako Pekanbaru, El Syabrina mengatakan, pemerintah kota hingga kini masih melakukan pembahasan terkait rencana pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru kedepannya. Ada sejumlah opsi yang bakal diterapkan dalam pengelolaan sampah kedepannya.
"Memang kedepannya ada juga wacana (sistem BLUD) itu. Tapi tentu kita harus ada pengkajian. Dikaji dulu plus minusnya," kata Asisten II Setdako Pekanbaru, El Syabrina, Rabu (19/1/2022).
Menurutnya, sejumlah opsi pengelolaan sampah yang diwacanakan seperti menggunakan sistem BLUD, BUMD melalui pendirian anak perusahaan, atau ditangani langsung oleh pemerintah kota melalui DLHK Pekanbaru.
Opsi ini akan dilakukan kajian secara menyeluruh terkait keuntungan pada masing-masing sistem yang digunakan. Pengelolaan yang diinginkan tidak hanya mengejar pendapatan daerah, namun juga harus mengatasi seluruh permasalahan sampah.
"Kita akan bahas, apakah lebih gampang pakai opsi pertama. Permasalahan nya ditangani atau tidak, seberapa keuntungan nanti kan ada range penilaian nya itu," terang El.
Setelah ketiga opsi ini dikaji, kemudian pemerintah kota dapat memutuskan sistem mana yang akan digunakan kedepannya. Dirinya menilai, pemerintah kota tidak bisa gegabah dalam memutuskan segala sesuatu hal. Apalagi dalam menyangkut pelayanan kepada masyarakat.
"Sehingga kita bisa mempertanggung jawabkan kalau ada masyarakat mempertanyakan opsi yang diambil. Kita sudah mengarah untuk memulai kajian. Kita juga sudah mulai konsultasi ke Kementerian LHK," pungkasnya.
Saat ini pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dikelola langsung oleh DLHK Pekanbaru. Untuk pengangkutan sampah, DLHK kembali menyerahkan ke pihak ketiga melalui lelang jasa angkutan sampah.
DPRD Kota Pekanbaru pun sebelumnya mendorong pemerintah kota untuk melakukan swastanisasi dalam pengelolaan sampah. Karena kalau dilihat dari pengelolaan oleh DLHK saat ini, ada beban yang harus ditanggung berat dalam APBD.
Pada tahun 2022 ini Pemko Pekanbaru menganggarkan Rp 58 miliar untuk lelang jasa angkutan sampah. Ada dua operator yang menjadi pemenang lelang. Yakni, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI).
Untuk PT GTJ mengelola angkutan sampah di zona I. Sedangkan PT SHI untuk mengelola angkutan sampah zona II. Operator ini mengangkut sampah dari pemukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. =Des