Jadi 8 Tahun Penjara

Hukuman Mantan Bupati Kuansing Dilipatgandakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Hukum Kriminal Jumat, 25 Februari 2022 - 20:21 WIB
Hukuman Mantan Bupati Kuansing Dilipatgandakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Kajari Kuansing Hadiman (kiri) dan mantan Bupati Kuansing Mursini (kanan)

ENAMPULUH.COM, PEKANBARU -- Hukuman Mursini bertambah menjadi 8 tahun penjara. Pasalnya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing.

Mursini yang merupakan mantan Bupati itu, menjadi terdakwa dalam perkara korupsi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing. Dimana, saat kegiatan berlangsung, Mursini menjabat sebagai Bupati Kuansing.

Diketahui, saat proses hukum bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mursini divonis pidana penjara selama 4 tahun. Ia juga dibebankan denda sebesar Rp100 juta, atau subsider 2 bulan kurungan badan. Tidak sampai disitu, Mursini juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp150 juta, atau subsider 3 bulan penjara.

Vonis peradilan tingkat pertama itu, menyatakan Mursini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan tentang Pemberantasan Tipikor  juncto Pasal 55 KUHPidana.

Atas vonis itu, JPU tidak menerima dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Hal itu dikarenakan vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU.

Dimana, JPU menuntut Mursini dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan (8,5 tahun), denda Rp350 juta, atau subsider 6 bulan kurungan badan. Selain itu, JPU juga menuntut Mursini untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar lebih. Dan jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

"Ditingkat banding, terdakwa Mursini dihukum 8 tahun penjara. Ya hampir sama dengan tuntutan kami sebelumnya," ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman SH MH saat dikonfirmasi mengenai vonis banding tersebut, Jumat (25/2/2022).

"Jadi sampai saat ini kami menerima (vonis tingkat banding), karena tidak jauh berbeda dengan tuntutan kami sebelumnya," sambungnya.

Ditegaskannya, jika nantinya Mursini melakukan upaya hukum kasasi di Makamah Agung (MA), maka pihaknya siap memberikan perlawanan.

“Kalau yang bersangkutan (Mursini) kasasi, kami siapkan memori kontra kasasinya,” jelasnya yang dalam waktu dekat menjabat sebagai Kajari Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Untuk diketahui, selain pidana penjara 8 tahun, oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Mursini juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp400 juta atau subsider 3 bulan penjara. Tidak hanya itu, Mursini juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp1.550.000.000. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Mursini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Secara Berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Dalam isi dakwaan JPU, Mursini diduga telah melakukan, menyuruh atau beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Mursini itu, dilakukan dengan cara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk diketahui, pada tahun 2017, Setdakab Kuansing melaksanakan enam kegiatan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp13.300.650.000 tahun anggaran 2017.

Adapun kegiatan itu yakni, dialog atau audiensi dengan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi sosial, serta masyarakat sebesar Rp4,8 miliar. Namun, pada kegiatan itu terdapat perubahan dengan dokumen pelaksaan perubahan anggaran Rp7,27 miliar.

Lalu kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen/ luar negeri senilai Rp1,2 miliar. Selanjutnya kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida senilai Rp1,185 miliar, dan kegiatan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah sebesar Rp960 juta.

Kemudian kegiatan kunjungan kerja Kepala/ Wakil Kepala Daerah sebesar Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman senilai Rp1,96 miliar.

Reporter :Rizano





HPN 2022 - Polres Rohil

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.